Salah satu putra terbaik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil mengantongi gelar doktor LIVECHAT RGO303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Kampus Kampus Gadjah Mada. Pria yang menjadi dosen di Fakultas Kehutanan, Kampus Papua dan menjadi pekerja ahli Tumenggung Tambrauw ini berhasil menunaikan pendidikan doktor semasih 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., selaku sang presiden tim penilai saat membacakan kreasi ujian populer promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Pemimpin tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., menuturkan Sepus Marten Fatem mendapatkan gelar akademik mulia dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia menginginkan ilmu pengetahuan yang didapat bisa dimanfaatkan untuk pengambilan kebijaksanaan pembangunan di tanah slot303 gacor Papua. Selesei ini, Anda dapat banyak berhasil tugas berat untuk mengerek Papua. Pembangunan Papua patut dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang butuh diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk memagari keperluan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem menyampaikan Tambrauw merupakan kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 km persegi.
Kaum 80 persen manajemen pemerintahan wilayah ini meliputi hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya asalkan wilayah yang hampir semuanya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa struktur konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua lagi tetap dipertahankan. “Ada lima komunitas besar atau lima suku besar yang lagi menciptakan kawasan hutan untuk Tata beberapa situs dijadikan jajahan leluhur maka wajib dijaga,” katanya.
Konsep kabupaten konservasi, Menurutnya dimaknai andaikan agenda pemerintahan mengemasi pembangunan berlandaskan pemanfaatan Berkesinambungan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Katanya penguasaan kabupaten butuh menolak upaya transisi tata kelola andaikan perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang mengutamakan perihal konservasi apabila domain pembangunan wilayah dengan cara kolektif. Kemudian pemkab dan pemda perlu menanjakkan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya melalui penataan fokus implementasi kabupaten konservasi dan pembentangan destinasi wisata apabila alam primer pembangunan,” katanya.
Terkecuali itu, ia menyampaikan dilakukan peninjauan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar daya upaya rasionalisasi kurnia hutan dan kawasan dapat beri dukungan pembangunan kabupaten ini apabila kabupaten konservasi. “Minimal 70 komisi kawasan lindung Tanah pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Tuturnya.